PT Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc, masuk Indonesia setelah persetujuan izin penambangan yang ditandatangani pada 5 April 1967 melalui Kontrak Karya Pertama (KK I). Perusahaan Amerika Serikat yang awalnya bermarkas di New Orleans itu, kemudian pindah ke Poenix, Arizona. Awalnya menguasai hak penambangan eksklusif tembaga dan emas selama 30 tahun untuk 30 km² dihitung dari pembukaan tambang tahun 1981.

Penduduk setempat banyak yang tidak setuju atas hal in, namun segera dikendalikan. Pada 1989 lisensi pertambangan diperluas menjadi 25.000 km². Menarik, karena KK ini juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967 yang disahkan bulan Desember 1967, atau delapan bulan berselang setelah penandatanganan KK.

Pada sisi sejarah, awalnya Papua hanya dianggap Belanda sebagai tempat aman bagi pendirian pos pemerintahan untuk maksud tertentu saja. Namun, setelah datangnya Jepang dan Portugis, konfrontasi untuk menjadikan Papua sebagai tanah surga karena kekayaan alamnya menjadi panas. Bahkan beberapa kali konflik di perairan terbuka antara kapal-kapal asing terjadi dalam memperebutkan Papua.

Garis batas kemudian ditarik atas kesepakatan sepihak pihak luar; Kerajaan Inggris dan Kerajaan Belanda. Jadilah Papua Nugini (Papua Timur/PNG) diwujudkan dalam satu negara baru dibawah Inggris Raya yang kemudian diserahkan ke Australia, sedangkan Papua Barat yang awalnya adalah milik Belanda dijadikan kuda hitam saja.

Potensi luar biasa Papua terhadap tembaga dan emas sebenarnya telah diketahui tahun 1936 oleh seorang Belanda. Pihak Amerika melakukan penelitian, mengkonfirmasi dan nyata-nyata berminat atas lebih dari 13 juta ton bijih tembaga dan 14 juta ton emas di bawah tanah untuk setiap 100 meter kedalaman. Konsultan lain memperkirakan, bahwa pabrik harus memproses 5.000 ton bijih per hari (waktu itu). Suatu angka yang sangat besar.

Sejak pemerintahan Presiden Kennedy dan sesudahnya, peran Amerika mulai nampak dan menonjol dalam mengendalikan perseteruan politik antara Indonesia dengan Belanda. Untuk mempercepat proses perdamaian antara dua negara itu atas wilayah Papua, diselenggarakan tahapan perundingan hingga konferensi.

Atas desakan untuk memelihara kepentingan ekonomi dan politik serta mempercepat pengoperasian Freeport Indonesia (PT FI), Amerika Serikat mendesak banyak pihak untuk melakukan semacam referendum atau lebih dikenal sebagai Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 dan menghasilkan Indonesialah yang berhak atas Papua. Namun sebenarnya rakyat Papua banyak sekali yang ingin nyatakan berdaulat sendiri, lepas dari Indonesia. Melalui berbagai perundingan, baru tahun 1979 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui Papua di bawah Indonesia.

Penyelesaian Papua memang didasarkan keinginan ekonomi negara-negara barat. Maka selanjutnya penyelesaian masalah Papua tidak bisa bebas dari unsur kepentingan ekonomi global. Sehingga tak dimungkiri, wilayah Papua dipandang sebagai suatu wilayah pembangunan yang dijalankan dengan penguatan investasi dan kekerasan militer. Untuk mengamankan eksplorasi Freeport, Indonesia mengedepankan militerisasi dalam menjalankan pengamanan aset Amerika Serikat maupun pengamanan wilayah pelosok Papua. Daerah Operasi Militer (DOM) berlaku selama puluhan tahun lamanya menyebabkan rakyat Papua kehilangan jati diri.

Freeport, Pembayar Pajak Terbesar Indonesia

PT. Freeport McMoran Indonesia mendapatkan konsesi jenis galian hanya pada: Tembaga dan Emas. Sedang lokasi yang dieksploitasi adalah Grasberg dan Ertsberg, Pegunungan Jayawijaya dengan luas konsesi 1,9 juta ha (Grasberg) dan 100 Km2 (Ertsberg). Komposisi pemilik saham adalah Freeport McMoRan Copper & Gold Corp (81,28%) PT Indocopper Investama (9,36%), dan pemerintah Indonesia sebesar 9,36%.

Kegiatan ini sebenarnya berdampak yaitu dengan digusurnya ruang penghidupan suku-suku di pegunungan tengah Papua diantaranya suku Amungme dan Nduga. Limbah tailing Freeport McMoRan menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari tercemar, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa telah beracun dan 133 km2 lahan subur terkubur. Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan subur pun tercemar. Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km persegi) dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Kesejahteraan hanya untuk kalangan tertentu saja dan Timika, kota tambang Freeport McMoRan, adalah kota dengan penderita HIV AIDS tertinggi di Indonesia.

Ironisnya, disaat penghasilan Freeport McMoRan naik dua kali lihat pada tahun 2005 hingga mencapai 4 kali pendapatan Papua, Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua berada di urutan ke 29 dari 33 propinsi. Nilai IPM diartikan dengan tingginya angka kematian ibu hamil dan balita akibat kurang gizi. Lebih parah lagi, “kantong-kantong kemiskinan” yang berada di kawasan konsesi pertambangan Freeport McMoRan mencapai angka di atas 35%.

Namun Freeport mengaku telah berbuat banyak untuk rakyat Papua. “Freeport Indonesia memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandar udara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern,” tutur Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdani Sirait. Sementara itu, infrastruktur sosial yang disediakan oleh perusahaan tersebut adalah sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. “Freeport Indonesia telah melakukan investasi senilai kurang lebih US$ 7,2 Miliar pada berbagai proyek,” jelas Ramdani.

Namun, keadaan menjadi sangat timpang. Disaat gaji dan tunjangan dua orang pimpinan Freeport di Amerika (James Moffet dan Richard Aderson) mencapai US$ 207,3 juta, pendapatan rata-rata penduduk Papua kurang dari US$ 240 per tahun.

PT Freeport Indonesia telah sangat kaya karena Papua. Bisa dikatakan, Papua identik dengan Freeport dan sebaliknya. Mereka adalah pembayar pajak terbesar bagi Indonesia. Selama bulan April-Juni 2011, PT Freeport Indonesia telah membayar pajak sebesar US$ 692 juta atau sekitar Rp5,9 triliun! Ramdani Sirait mengatakan pada awal Agustus lalu, bahwa pajak yang dibayarkan PT Freeport terdiri atas Pajak Penghasilan Badan sebesar US$ 594 juta, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar US$48 juta, dan royalti sebesar US$50 juta. Namun hasil Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)tahun 2005 menunjukkan, sebenarnya Indonesia belum mendapatkan hasil optimal dari PT Freeport Indonesia.

Secara khusus, PT FI memang membayar militer untuk mengamankan perusahaannya. Dalam laporan resmi tahunan Freeport tertulis, telah memberikan sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003, dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI dan polisi) setiap tahunnya. Perusahaan itu selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan tambangnya. Namun penembakan atas karyawan Freeport dan daftar panjang pelanggaran HAM (Hak Azazi Manusia) terjadi di area pertambangan itu.

Anehnya hingga saat ini tak ada tindakan berarti yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PT FI. Wajar jika rakyat Papua menuduh pemerintah Indonesia hanya merampok kekayaan mereka. Aksi-aksi yang terus mendesak pertambangan ini dikaji ulang atau segera ditutup, terus merebak.(Indah)

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/?37748

Untuk melihat artikel Utama lainnya, Klik di sini

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

_______________________________________________________________

Supported by :