AMERIKA /KBRI-KJRI
Press Release: KBRI Watch Sesalkan Tudingan Pihak KBRI
Published 04/22/2011
- 4:03 p.m. GMT
| Rate This Article: | ||
|
Press Release KBRI Watch
KBRI Watch Sesalkan Tudingan Pihak KBRI
Kepada Yth.
Redaksi Harian/Media
di Jakarta
Dengan hormat,
Bersama ini kami dari organisasi KBRI Watch mengeluarkan press release sebagai tanggapan atas pernyataan pers resmi pihak KBRI yang dimuat di Detik.Com hari Selasa (19/4) “KBRI Washington: 4 Staf Dino Sengaja Kabur agar Bisa Menetap di AS”.
KBRI Watch menyesalkan tuduhan Duta Besar Dino Djalal dan pihak KBRI terhadap ke-4 staf RT Wisma Dubes dengan serta-merta menyatakan bahwa mereka sudah merencanakan kabur sejak awal kedatangan mereka di Washington DC, tanpa ada itikad untuk mau melakukan introspeksi atas apa yang menjadi penyebab sesungguhnya para staf RT tersebut hingga nekad meninggalkan Wisma Dubes. KW mendapat pengaduan bahwa staf ke-4 yang kabur (Fasih Atun yang bekerja sebagai baby sitter) hanya digaji $500/bulan dengan jam kerja hampir setiap hari (7 hari seminggu). Sementara KBRI Watch memperkirakan upah minimum di daerah Washington DC yang ditentukan pemerintah AS untuk pekerja seperti baby sitter dengan jam kerja 7 hari seminggu (belum termasuk overtime) bisa lebih dari $1.500/bulan.
KBRI Watch berpandangan bahwa baik KBRI Washington dan Duta Besar belum paham sepenuhnya dan tampak belum siap menerima pelaksanaan UU No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga publik dan pejabat publik – yang dibiayai dengan uang rakyat – seharusnya KBRI lebih tahu dan paham akan UU KIP yang sudah diberlakukan selama tiga tahun. Seyogyanya, Dubes atau pihak KBRI tidak perlu menuding atau mencap macam-macam atas keberadaan lembaga pengawas (watchdog) seperti KBRI Watch. Apapun yang dilakukan KBRI Watch mengawasi lembaga publik sepenuhnya dijamin dan dilindungi oleh UU 14/2008 tersebut.
KBRI Watch juga merasa jengah dengan tudingan KBRI bahwa sejumlah aktivis KW punya konflik kepentingan atas proyek acara budaya di KBRI, yakni dengan keinginan menjadi event organizer (apalagi sampai disebutkan sosok KW telah mendesak Dubes Dino Djalal untuk melanggar hukum di AS). Tuduhan ini sama sekali tidak ada ada dasarnya, dan kami kawatir bahwa ini merupakan taktik pengalihan isu pokok yang dilontarkan KW soal transparansi gaji staf Rumah Tangga Wisma Dubes yang sangat besar, karena pada kenyataaanya seluruh aktivis KWyang berjumlah 30-an orang mempunyai penghasilan tetap, dan samasekali tidak tergantung pada proyek apapun dari KBRI. KBRI Watch menilai tuduhan-tuduhan yang dilontarkan merupakan upaya “character assassination” untuk mendiskreditkan lembaga KBRI Watch yang selama ini aktif mengkritisi kinerja KBRI Washington dan Duta Besar.
KBRI Watch mempertanyakan klaim bahwa Dubes Dino memperlakukan seluruh staf rumah tangga dengan fair dan respectful sebagai layaknya anggota keluarga sendiri dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan mereka.
Namun, menurut pengaduan yang masuk kepada KBRI Watch dan pernyataan Fasih Atun yang dimuat media online Kabarinews, alasan Fasih kabur dari Wisma Dubes adalah karena ia merasa tidak “di-orangkan” (atau tidak dihargai) dan sering dimarahi dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan (yang tidak pantas untuk dikemukakan di sini), padahal Fasih bekerja selama 7 hari seminggu dengan upah jauh di bawah upah minimum yang diwajibkan pemerintah AS.
Fasih juga mengaku mengalami perlakuan tidak semestinya karena pernah dua kali ditinggalkan majikannya di tempat umum, terakhir ia sampai menangis karena tidak tahu bagaimana caranya bisa pulang ke Wisma Tilden (untung kemudian Fasih ditolong oleh warga Indonesia lainnya yang kebetulan berada di sana). Fasih Atun juga mengaku tidak sekalipun dihubungi via telepon sejak dia kabur dari Wisma Tilden. Padahal menurutnya, baik Dubes maupun isterinya mengetahui nomor ponsel-nya.
Disamping itu KW juga menyesalkan pernyataan Dubes dalam akun twitter-nya bahwa dia sangat sibuk dengan misi besar hubungan RI-AS dan tugasnya sebagai Dubes, sehingga tak sempat mengurus masalah pembantunya yang kabur. Pernyataan yang kurang bertanggungjawab dari seorang pejabat publik yang katanya menganggap staf RT-nya sebagai keluarga sendiri.
Fakta-fakta ini tampaknya bertentangan dengan klaim yang diceritakan Dubes Dino yang dilaporkan oleh pihak KBRI.
KBRI Watch juga meragukan bahwa pihak KBRI ingin menyelesaikan masalah ini dengan niatan baik. Pasalnya kami mendapat beberapa e-mail pengaduan bahwa sejumlah warga Indonesia di Washington DC sudah di-interogasi dan ditakut-takuti oleh sejumlah aparat KBRI yang mendatangi rumahnya, malah ada yang mengakui didatangi beberapa aparat KBRI pada saat tengah malam. KBRI Watch sangat menyesalkan andaikata memang kedatangan sejumlah aparat untuk melakukan interogasi ini sengaja diperintahkan oleh Duta Besar.
Sebagai lembaga pengawas badan publik, KBRI Watch menuntut agar cara aparat KBRI menakut-nakuti warga Indonesia yang diduga berhubungan dengan Fasih Atun, seperti cara-cara intimidasi pada jaman Orde Baru ini dihentikan dan tidak diulangi lagi. KBRI Watch berpandangan bahwa tidak selayaknya lembaga publik yang mewakili pemerintah Indonesia dan dibiayai rakyat justru membuat resah rakyatnya sendiri, apalagi ini dilakukan di luar negeri.
Terakhir, dengan pernyataan ini KBRI Watch ingin mengajak pihak KBRI untuk “kembali ke laptop”, yaitu bagaimana mengatasi masalah kaburnya ke-4 staf RT Wisma Tilden ini dengan cara-cara yang lebih manusiawi, bermartabat, dan dengan niatan yang baik. Tidak perlu lagi menggunakan taktik intimidasi warga atau pengalihan isu dengan cara menuduh KBRI Watch berkonspirasi dan memiliki kepentingan ekonomi dalam kasus ini.
Sekali lagi, KBRI Watch hanya menjalankan amanah UU KIP No. 14/2008 untuk melakukan fungsi pengawasan. Masyarakat mengadu, maka kami menerima, dan kemudian mengkomunikasikan pengaduan itu kepada pihak terkait dengan cara-cara kami yang tidak bisa didikte oleh siapapun.
KBRI Watch sendiri sejak berdirinya sudah menegaskan dan berkomitmen akan selalu menjadi lembaga watchdog yang non-partisan dan tidak terikat oleh kepentingan politik tertentu.
Demikian tanggapan resmi KBRI Watch atas pernyataan resmi pihak KBRI di Detik.com tanggal 19 April 2011.
Hormat kami,
(Tertanda)
Irwan Rosyadi
Koordinator
HP: +1-202-468-2635
e-mail: kbriwatch@yahoo.com
twitter.com/kbriwatch
Facebook.com KBRI Watch page
KBRI Watch Sesalkan Tudingan Pihak KBRI
Kepada Yth.
Redaksi Harian/Media
di Jakarta
Dengan hormat,
Bersama ini kami dari organisasi KBRI Watch mengeluarkan press release sebagai tanggapan atas pernyataan pers resmi pihak KBRI yang dimuat di Detik.Com hari Selasa (19/4) “KBRI Washington: 4 Staf Dino Sengaja Kabur agar Bisa Menetap di AS”.
KBRI Watch menyesalkan tuduhan Duta Besar Dino Djalal dan pihak KBRI terhadap ke-4 staf RT Wisma Dubes dengan serta-merta menyatakan bahwa mereka sudah merencanakan kabur sejak awal kedatangan mereka di Washington DC, tanpa ada itikad untuk mau melakukan introspeksi atas apa yang menjadi penyebab sesungguhnya para staf RT tersebut hingga nekad meninggalkan Wisma Dubes. KW mendapat pengaduan bahwa staf ke-4 yang kabur (Fasih Atun yang bekerja sebagai baby sitter) hanya digaji $500/bulan dengan jam kerja hampir setiap hari (7 hari seminggu). Sementara KBRI Watch memperkirakan upah minimum di daerah Washington DC yang ditentukan pemerintah AS untuk pekerja seperti baby sitter dengan jam kerja 7 hari seminggu (belum termasuk overtime) bisa lebih dari $1.500/bulan.
KBRI Watch berpandangan bahwa baik KBRI Washington dan Duta Besar belum paham sepenuhnya dan tampak belum siap menerima pelaksanaan UU No. 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga publik dan pejabat publik – yang dibiayai dengan uang rakyat – seharusnya KBRI lebih tahu dan paham akan UU KIP yang sudah diberlakukan selama tiga tahun. Seyogyanya, Dubes atau pihak KBRI tidak perlu menuding atau mencap macam-macam atas keberadaan lembaga pengawas (watchdog) seperti KBRI Watch. Apapun yang dilakukan KBRI Watch mengawasi lembaga publik sepenuhnya dijamin dan dilindungi oleh UU 14/2008 tersebut.
KBRI Watch juga merasa jengah dengan tudingan KBRI bahwa sejumlah aktivis KW punya konflik kepentingan atas proyek acara budaya di KBRI, yakni dengan keinginan menjadi event organizer (apalagi sampai disebutkan sosok KW telah mendesak Dubes Dino Djalal untuk melanggar hukum di AS). Tuduhan ini sama sekali tidak ada ada dasarnya, dan kami kawatir bahwa ini merupakan taktik pengalihan isu pokok yang dilontarkan KW soal transparansi gaji staf Rumah Tangga Wisma Dubes yang sangat besar, karena pada kenyataaanya seluruh aktivis KWyang berjumlah 30-an orang mempunyai penghasilan tetap, dan samasekali tidak tergantung pada proyek apapun dari KBRI. KBRI Watch menilai tuduhan-tuduhan yang dilontarkan merupakan upaya “character assassination” untuk mendiskreditkan lembaga KBRI Watch yang selama ini aktif mengkritisi kinerja KBRI Washington dan Duta Besar.
KBRI Watch mempertanyakan klaim bahwa Dubes Dino memperlakukan seluruh staf rumah tangga dengan fair dan respectful sebagai layaknya anggota keluarga sendiri dan senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan mereka.
Namun, menurut pengaduan yang masuk kepada KBRI Watch dan pernyataan Fasih Atun yang dimuat media online Kabarinews, alasan Fasih kabur dari Wisma Dubes adalah karena ia merasa tidak “di-orangkan” (atau tidak dihargai) dan sering dimarahi dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan (yang tidak pantas untuk dikemukakan di sini), padahal Fasih bekerja selama 7 hari seminggu dengan upah jauh di bawah upah minimum yang diwajibkan pemerintah AS.
Fasih juga mengaku mengalami perlakuan tidak semestinya karena pernah dua kali ditinggalkan majikannya di tempat umum, terakhir ia sampai menangis karena tidak tahu bagaimana caranya bisa pulang ke Wisma Tilden (untung kemudian Fasih ditolong oleh warga Indonesia lainnya yang kebetulan berada di sana). Fasih Atun juga mengaku tidak sekalipun dihubungi via telepon sejak dia kabur dari Wisma Tilden. Padahal menurutnya, baik Dubes maupun isterinya mengetahui nomor ponsel-nya.
Disamping itu KW juga menyesalkan pernyataan Dubes dalam akun twitter-nya bahwa dia sangat sibuk dengan misi besar hubungan RI-AS dan tugasnya sebagai Dubes, sehingga tak sempat mengurus masalah pembantunya yang kabur. Pernyataan yang kurang bertanggungjawab dari seorang pejabat publik yang katanya menganggap staf RT-nya sebagai keluarga sendiri.
Fakta-fakta ini tampaknya bertentangan dengan klaim yang diceritakan Dubes Dino yang dilaporkan oleh pihak KBRI.
KBRI Watch juga meragukan bahwa pihak KBRI ingin menyelesaikan masalah ini dengan niatan baik. Pasalnya kami mendapat beberapa e-mail pengaduan bahwa sejumlah warga Indonesia di Washington DC sudah di-interogasi dan ditakut-takuti oleh sejumlah aparat KBRI yang mendatangi rumahnya, malah ada yang mengakui didatangi beberapa aparat KBRI pada saat tengah malam. KBRI Watch sangat menyesalkan andaikata memang kedatangan sejumlah aparat untuk melakukan interogasi ini sengaja diperintahkan oleh Duta Besar.
Sebagai lembaga pengawas badan publik, KBRI Watch menuntut agar cara aparat KBRI menakut-nakuti warga Indonesia yang diduga berhubungan dengan Fasih Atun, seperti cara-cara intimidasi pada jaman Orde Baru ini dihentikan dan tidak diulangi lagi. KBRI Watch berpandangan bahwa tidak selayaknya lembaga publik yang mewakili pemerintah Indonesia dan dibiayai rakyat justru membuat resah rakyatnya sendiri, apalagi ini dilakukan di luar negeri.
Terakhir, dengan pernyataan ini KBRI Watch ingin mengajak pihak KBRI untuk “kembali ke laptop”, yaitu bagaimana mengatasi masalah kaburnya ke-4 staf RT Wisma Tilden ini dengan cara-cara yang lebih manusiawi, bermartabat, dan dengan niatan yang baik. Tidak perlu lagi menggunakan taktik intimidasi warga atau pengalihan isu dengan cara menuduh KBRI Watch berkonspirasi dan memiliki kepentingan ekonomi dalam kasus ini.
Sekali lagi, KBRI Watch hanya menjalankan amanah UU KIP No. 14/2008 untuk melakukan fungsi pengawasan. Masyarakat mengadu, maka kami menerima, dan kemudian mengkomunikasikan pengaduan itu kepada pihak terkait dengan cara-cara kami yang tidak bisa didikte oleh siapapun.
KBRI Watch sendiri sejak berdirinya sudah menegaskan dan berkomitmen akan selalu menjadi lembaga watchdog yang non-partisan dan tidak terikat oleh kepentingan politik tertentu.
Demikian tanggapan resmi KBRI Watch atas pernyataan resmi pihak KBRI di Detik.com tanggal 19 April 2011.
Hormat kami,
(Tertanda)
Irwan Rosyadi
Koordinator
HP: +1-202-468-2635
e-mail: kbriwatch@yahoo.com
twitter.com/kbriwatch
Facebook.com KBRI Watch page
Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?36646
Untuk Melihat artikel Amerika / KBRI-KJRI lainnya, Klik disini
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
______________________________________________________
Supported by :
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Copyright 2007 Majalah Kabari - Majalah Indonesia, Berita Amerika, Imigrasi Amerika, Bisnis, Resep, Real Estate. All Right Reserved.
V422
