|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
Added: April 28, 2011. 03:46 PM GMT
|
|
| Mengenai i. Jimi Hendrix Experience |
|
Hehehehe, you cerewet juga. Pak Dino perlu pembantu yang tidak cerewet aka Diam kalau di marahin. Ngawur kamu ini. Mau lamar tapi lebih cerewet dari pembantu sebelumnya. Mana mau Pak Dino hire kamu.
Ngomong sopan santun dong......... You are Fired on the SPOT |
|
| hehehehehe |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 28, 2011. 12:27 PM GMT
|
|
| KBRI Watch Watchdog (KWW) -- Jilpan DPD, jangan berhentin sebelum bersih! |
|
Ini satu lagi contoh pendukung DPD yang sangat amat setia. Entah digaji atau jatuh cinta mati sama DPD. Ada kasus staf pribadi kabur dari Wisma Tilden, eh malah ngelamar minta jadi pengganti. Liat katanya : "Pak Dino, kalau kekurangan orang di sana untuk mengganti staf yg kabur. Rekrut saya saja pak. Saya mau. Bisa bahasa Inggris. Pintar masak masakan indonesia. nasi goreng, ayam goreng, nasi uduk. Tidak usah digaji besar, asal bisa buat kirim duit ke Indonesia."
Hah! Anda pikir ini masalah lucu! Siapa yang "tendensius" memiliki kepentingan langsung kalau bukan anda sendiri? Percuma saja berdebat dengan orang seperti ini: hardcore, die-hard fans! Anggota KWW akan mati jihad demi DPD-nya yang tercinta. Masih inget istilah "gonek" (goblok-nekat) saking cintanya dengan majikannya, disuruh apapun jadi! Apa sih argumennya yang paling kuat kalau bukan cuman : "buktikan," "bukti otentik," "sekali lagi buktikan, ..." Mau dibuktiin 1000 kali pun tetep saja hanya akan diulang-ulang terus seperti ngomong sama kambing budeg. Mana ada yang disimak--anda asal ngoceh. Anda tidak memahami sendiri apa yang anda bicarakan, apalagi apa yang saya utarakan! Baca lagi baik-baik dan pelan-pelan supaya anda lebih paham.
Satu lagi, jangan harap saya akan berdebat dengan elegan, kritik konstruktif dan ber-B-S ria seperti anda. Emang untuk apa--supaya disenangi orang (khususnya DPD)? Emang saya pikirin? Target saya adalah DPD, bukan anda! Anda cuman sekedar salah satu monyet di depan DPD yang musti diabaikan. Jadi tidak usah repot2 membalas lagi, saya tidak akan gubris! Bilang saja sama majikan tercinta suruh balas sendiri. Oh and please jangan sebut-sebut lagi "saudaraku yang baik," saya bukan saudara anda!
Dubes DPD: kalau nyuruh orang jangan kaya yang NAIF dan DUNGU begini lah. Cari lah yang sedikit berbobot dan worthy untuk saya tanggapi. Mungkin sebaiknya kerjakan sendiri saja Pak dari pada memalukan seperti gini. |
|
| Jimi Hendrix Experience |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 28, 2011. 03:25 AM GMT
|
|
| Minta tolong.. |
|
Tolong yang berdebat di sini jangan cuma modal : asal panas asal berkoar asal nyerang yang penting eksis ya. he-he-he.
Salam teramat manis. |
|
| 'KBRIwatch' watchdog |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 28, 2011. 03:11 AM GMT
|
|
| isunya sederhana, ya buktikan dong ah.. |
|
Dubes DPJ telah melanggar ketentuan hukum Department of State (DOS) dan Department of Labor (DOL) AS untuk mendatangkan 7 orang pembantu ke AS (baca prosedure aturan Department of State menyangkut pemberian visa A-3). Pelanggaran ini telah dinyatakan Pemerintah AS sebagai salah satu bentuk "human trafficking" yang sering terjadi di dalam negeri AS (please baca laporan Department of State tahun 2010 mengenai Humans in Trafficking).
***
Sejak awal saya katakan, tunjukkan dengan bukti otentik bagian mana yang dilanggar. Pelanggaran upah minimum?Bukankah sudah dinyatakan mereka dibayar sesuai standar, bahkan lebih. Jika punya bukti kuat, Anda tak perlu memancing debat kusir seperti ini.
Soal laporan DOS tentang Humans In Trafficking, itu merupakan laporan semata yang HANYA menyebut bahwa pekerja migran yang dibawa para diplomat RENTAN diperlakukan tidak adil. Bukan menunjukkan bahwa itu sedang/telah terjadi di KBRI. Contoh sederhananya, jika pintu rumah tidak dikunci maka rentan kemalingan. Apakah itu berarti telah terjadi peristiwa pencurian? Tidak bukan? Namun dengan tendesiusnya Anda gunakan laporan itu untuk menyerang. Kalau Anda punya bukti ke-rentan-an itu telah terjadi, tunjukkan saja. Simpel to?
--
Dubes DPJ sudah dapat dipastikan tidak memiliki kekayaan tersebut untuk menanggung ketujuh stafnya sesuai peraturan DOS dan DOL AS yang berlaku. Dia bukan orang kaya yang mampu membayar US$10,500 per bulan (kurang lebih Rp. 94,500,000/bulan atau Rp. 1,134,000,000/tahun) hanya untuk gaji 7 orang pembantu semata. Non sense! Siapa yang bilang dia orang kaya? (KBRIWatch Watchdog itu naif apa dungu sih? Mungkin keduanya!) Dia bukan ahli waris Warren Buffet, Bill Gates atau memiliki hubungan keluarga Suharto, Kennedy atau Rockefeller. Ayahnya adalah mantan Dubes era orde baru.
**
Darimana Anda memastikannya? Anda punya bukti?
Baiklah, mungkin aneh/heran/curiga seorang dubes sanggup bayar pembantu dengan gaji sebesar itu per tahun. Tapi persoalannya, soal aneh/heran/curiga ini kemudian Anda giring ke arah personal attack, pembunuhan karakter. Padahal kalau Anda punya bukti kuat, tinggal diadukan ke DOS atau DOL kan?
Selanjutnya, setelah menyerang DPJ dan KBRI, kini Anda menyerang saya sebagai orang yang naïf dan dungu. Ini malah membuktikan bagaimana sosok sebenarnya Anda. Simak komentar saya, adakah yang menyebut Anda bodoh, dungu, tolol, goblok, idiot, maling?
---
Kontroversi dan segala konflik yang pro dan kontra DPJ, khususnya dikalangan komunitas Indonesia (lihat yahoo groups: kulidolar), tidak mungkin terjadi sekiranya DPJ sejak awal tidak melanggar aturan DOS dan DOL AS sebagaimana Dubes-dubes RI di Washington, D.C. terdahulu.
**
Sekali lagi, buktikan saja pelanggaran itu.
--
Sekarang setelah semuanya berlangsung semakin memuncak, apa yang DPJ lakukannya? Menggunakan fasilitas dan sarana KBRI (milik Pemerintah RI) untuk menyanggah masalah yang disebut sebagai masalah internal keluarganya; menempatkan pemuka KW dalam "blacklist" KBRI dan Wisma Tilden; menuding keluar KBRI akan adanya oknum "human trafficking" walaupun secara resmi Pemerintah AS mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan DPJ adalah salah satu bentuk "human trafficking" (mohon baca laporan DOS tahun 2010 mengenai Trafficking in Persons).
**
secara resmi Pemerintah AS mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan DPJ adalah salah satu bentuk "human trafficking"
Kalimat ini sangat tendesius. Pelanggaran yang mana? Bukti. Bawa bukti.
--
Sebagai pemimpin, diragukan sekiranya DPJ akan bertindak yang adil dan bijaksana. Langkah-langkah DPJ sejauh ini mengindikasikan sosok berkulit tipis yang merasa mudah tersinggung dikritik, khususnya dalam menempatkan blacklist bagi pemuka KW. Seperti kekanak-kanakan yang sedang ngambek. Mungkin masih perlu kedewasaan? Belum lagi menurut KW ybs telah mengintimidasi warga masyarakat Indonesia di metro-DC yang tentunya dengan menggunakan (fasilitas) pegawai/diplomat KBRI untuk melakukan "dirty work" nya. Jangan heran kalau DPJ semakin gusar semakin hari.
**
Tendesius lagi. Menyerang lagi.
--
Sudahlah DPJ, sekali lagi: sebaiknya anda pulang saja. Mungkin anda akan lebih bisa dihormati dan dihargai sebagai pemimpin yang mengalah demi menghindari kontroversi/konflik lebih lanjut? Apakah anda tetap yakin SBY akan berada dibelakang anda kalau ybs mengetahui semua pelanggaran yang anda lakukan?
**
Saudaraku yang baik, belajarlah berdebat dengan elegan. Kritik secara konstruktif jangan cuma asal panas.
|
|
| 'KBRIwatch' watchdog |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 27, 2011. 01:10 AM GMT
|
|
| HIMBAUAN BAGI 4 MANTAN STAF DPJ |
|
Sekali lagi, hubungi SEGERA Polaris Project (www.polarisproject.org). Nomor tilpon HOTLINE mereka 1-888-3737-888 untuk pengaduan. Alamat mereka adalah :
P.O. Box 53315
Washington, D.C. 20009
Tel: 202-745-1001
Fax: 202-745-1119
Email: info@polarisproject.org
Mohon jangan ditunda! Good luck. |
|
| Jimi Hendrix Experience |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 27, 2011. 12:44 AM GMT
|
|
| Trafficking in Persons Report 2010 -- DPJ : "maling teriak maling!" |
|
"DIPLOMATS AND DOMESTIC WORKERS
Worldwide, domestic workers employed by diplomats suffer abuses ranging from wage exploitation to trafficking offenses. Diplomats are government officials who serve their governments abroad and are generally able to apply for visas enabling domestic workers - often from third countries – to accompany them on their foreign assignments.
Because domestic servants working for diplomats work behind closed doors – cleaning, cooking, and caring for children – they can become invisible to the neighborhoods and communities they live in. Domestic workers brought into a country by diplomats face potentially greater isolation than other workers because of language and cultural barriers, ignorance of the law, and sheer distance from family and friends. They work for government officials who may appear to them to hold exceptional power and/or influence. The resulting invisibility and isolation of such workers raises concerns about the potential for diplomatic employers to ignore the terms of their employment contracts and to restrict their domestic workers’ freedom of movement and subject them to various abuses.
Because diplomats generally enjoy immunity from civil and criminal jurisdiction while on assignment, legal recourse and remedies available to domestic workers in their employ – and the criminal response otherwise available to the host government – are often significantly limited.
The U.S. government has undertaken a number of steps to reduce the vulnerability of domestic workers employed by diplomats to all aspects of labor exploitation, including trafficking offenses. ..."
Halaman 38 Trafficking in Persons, Edisi ke-10, Juni 2010.
"...There are cases of domestic workers, foreigners on A3 and G5
visas, being subjected to trafficking-related abuse by
diplomats posted to the United States..."
Halaman 338 dalam laporan Trafficking in Persons Report 2010, DOS. |
|
| Jimi Hendrix Experience |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 26, 2011. 06:04 PM GMT
|
|
| Usulan untuk KW dan keempat mantan staf DPJ |
|
Laporkan kasus ini kepada 1-888-3737-888 (www.polarisproject.org) Nomor ini adalah milik NGO, Polaris Project, yang disokong oleh pemerintah AS dalam menanggulangi segala masalah human trafficking, termasuk kasus 4 mantan staf DPJ. Badan ini akan memberikan perlindungan bagi para korban (tempat tinggal, dlsb) tanpa mempermasalahkan kewarganegaraan, visa dlsb. Pada umumnya setiap kasus akan diteruskan kepada Department of Justice.
Best of luck to you. |
|
| Jimi Hendrix Experience |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 26, 2011. 05:36 PM GMT
|
|
| Nannyagate-nya DPJ |
|
Isyu pokoknya adalah sederhana:
Dubes DPJ telah melanggar ketentuan hukum Department of State (DOS) dan Department of Labor (DOL) AS untuk mendatangkan 7 orang pembantu ke AS (baca prosedure aturan Department of State menyangkut pemberian visa A-3). Pelanggaran ini telah dinyatakan Pemerintah AS sebagai salah satu bentuk "human trafficking" yang sering terjadi di dalam negeri AS (please baca laporan Department of State tahun 2010 mengenai Humans in Trafficking).
Dubes DPJ sudah dapat dipastikan tidak memiliki kekayaan tersebut untuk menanggung ketujuh stafnya sesuai peraturan DOS dan DOL AS yang berlaku. Dia bukan orang kaya yang mampu membayar US$10,500 per bulan (kurang lebih Rp. 94,500,000/bulan atau Rp. 1,134,000,000/tahun) hanya untuk gaji 7 orang pembantu semata. Non sense! Siapa yang bilang dia orang kaya? (KBRIWatch Watchdog itu naif apa dungu sih? Mungkin keduanya!) Dia bukan ahli waris Warren Buffet, Bill Gates atau memiliki hubungan keluarga Suharto, Kennedy atau Rockefeller. Ayahnya adalah mantan Dubes era orde baru.
Kontroversi dan segala konflik yang pro dan kontra DPJ, khususnya dikalangan komunitas Indonesia (lihat yahoo groups: kulidolar), tidak mungkin terjadi sekiranya DPJ sejak awal tidak melanggar aturan DOS dan DOL AS sebagaimana Dubes-dubes RI di Washington, D.C. terdahulu.
Sekarang setelah semuanya berlangsung semakin memuncak, apa yang DPJ lakukannya? Menggunakan fasilitas dan sarana KBRI (milik Pemerintah RI) untuk menyanggah masalah yang disebut sebagai masalah internal keluarganya; menempatkan pemuka KW dalam "blacklist" KBRI dan Wisma Tilden; menuding keluar akan adanya oknum "human trafficking" walaupun secara resmi Pemerintah AS mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan DPJ adalah salah satu bentuk "human trafficking" (sekali lagi baca laporan DOS tahun 2010 mengenai Humans in Trafficking).
Sebagai pemimpin, saya ragu kalau DPJ akan bertindak yang adil dan bijaksana. Langkah-langkahnya sejauh ini mengindikasikan sosok berkulit tipis yang merasa mudah tersinggung dikritik, khususnya menempatkan blacklist bagi pemuka KW. Seperti kekanak-kanakan yang sedang ngambek. Mungkin masih perlu kedewasaan? Belum lagi menurut KW ybs telah mengintimidasi warga masyarakat Indonesia di metro-DC yang tentunya dengan menggunakan (fasilitas) pegawai/diplomat KBRI untuk melakukan "dirty work" nya. Jangan kaget kalau DPJ semakin gusar semakin hari.
Sudahlah DPJ, sekali lagi: pulang saja. Mungkin anda akan lebih bisa dihormati dan dihargai sebagai pemimpin yang mengalah demi menghindari kontroversi/konflik lebih lanjut? Siapa bilang SBY dibelakang anda kalau perkembangannya menjadi seperti ini? |
|
| Jimi Hendrix Experience |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 26, 2011. 12:11 PM GMT
|
|
| Sangat Beresiko Jika ditangani oleh Pemerintah AS |
|
sangat menarik komentar ini untuk dibaca.
"Nannygate"
Dubes DPJ kelihatannya serba salah langkah dan salah tingkah dalam menghadapi berbagai argumentasi KW. Berbagai poin dalam press release KBRI tanggal 19 April 2011 mengindikasikan keadaan terdesak yang mengabaikan aturan hukum berlaku (antara lain UU 4/2008 atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dan menunjukkan upaya emosional untuk membersihkan nama baik dengan mengada-ada isyu "conflict of interest" maupun memutarbalikan isyu "human traficking" yang secara umum berupaya menjatuhkan kredebilitas KW.
Jaman sekarang, isyu gaji pegawai RT Dubes RI di Washington, D.C. BUKAN lagi merupakan masalah internal keluarga sebagaimana diungkapkan dalam press release KBRI tersebut, apalagi staf yang berjumlah 7 orang ini ditanggung secara pribadi diluar anggaran resmi KBRI. Dubes DPJ semakin lengah dengan realita dan berusaha mengabaikan kenyataan bahwa sebagai pejabat tinggi RI yang digaji oleh uang rakyat maka ybs harus bersedia memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara seperti halnya Presiden SBY tahun lalu. Sebagai Dubes RI (yang berkuasa pelnuh bla-bla-bla) tentunya diharapkan pula untuk mematuhi segala hukum yang berlaku (termasuk hukum AS) dalam upayanya mendatangkan 7 staf extra ke Wisma Tilden di Washington, D.C.
Dalam peraturan Department of State menyangkut visa A3 (lihat http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_2637.html#visaprocessing) dituliskan beberapa persyaratan yang termasuk pembuktian kesanggupan majikan dalam bentuk kontrak kerja untuk menanggung upah stafnya sesuai ketetapan upah minimal Departement of Labor di AS. Pada kenyataannya pada tahun 2010 Dubes DPJ telah berhasil mendatangkan ketujuh staf tambahan ke AS yang berarti pula telah berhasil memenuhi dan membuktikan kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta segala persyaratan yang ditetapkan.
Bila diperhitungkan (tanpa menghitung ongkos asuransi kesehatan yang diwajibkan sebagai employer dan hanya menggunakan nilai upah minimal $1500/bulan sebagaimana menurut KW) maka Dubes DPJ dalam kontraknya telah menyatakan kesanggupan untuk menanggung total biaya setidaknya sebesar $10500/bulan ($1500 X 7) hanya untuk pengeluaran upah staf RT. Apakah saat ini Dubes DPJ saat ini dapat mengklarifikasi angka-angka ini sesuai dengan dokumen yang telah diajukan ke Kedutaan Besar AS di jakarta? Bila hal ini tidak ada masalah, maka DPJ semestinya dapat dengan mudah membuktikan kesanggupannya dangan menunjukkan jumlah penghasilannya dan kontrak yang diajukan ke Kedutaan Besar RI di Jakarta.
Kalau ybs saat ini tidak dapat membuktikannya, maka berarti bahwa ybs telah menyalahi hukum AS dengan memalsukan angka-angka gaji dalam kontrak yang disampaikan ke Kedutaan Besar AS di Jakarta. Bila memang demikian halnya, apakah ini bukan salah satu bentuk "human traficking" yang dikelola oleh seorang pejabat tinggi RI? Dalam laporan tahunan 2010 Trafficking in Person yang dibuat oleh Department of State, khususnya di dalam negeri AS sendiri, dikatakan bahwa salah satu kasus yang menjadi permasalahan menyangkut pemberian visa A-3 yang diajukan oleh diplomat asing yang sedang ditugaskan di AS (lihat http://www.state.gov/documents/organization/142984.pdf halaman 338). Walaupun Indonesia tidak disebutkan sebagai salah satu negara utama yang menimbulkan masalah tersebut namun pola atau pattern penyelewengan yang serupa dapat diamati dalam laporan tersebut.
Mantan Dubes Dorodjatun dulu pernah bilang bahwa KBRI Washington, D.C. adalah panggung atau arena paling bergengsi yang dapat melonjakkan atau menjebloskan karir seorang pejabat Pemri. Belum setahun ditempatkan di Washington, D.C., DPJ sudah terkena isyu memalukan menyangkut RTnya. Bayangkan, Menlu Marty sudah diminta penjelasan oleh DPR dalam rapat komisi yang akan datang. Menurut TempoInteraktif.com, BBC telah mentayangkan berita ini. Jangan bermimpi kalau Pemerintah AS, baik di White House, Department of Justice atau Department of State seolah tidak tahu menahu sama sekali soal masalah ini (masih ingat tugas umum National Security Agency?). Masalah ini sudah jelas memalukan Pemri dan mengganggu kinerja Dubes DPJ yang katanya terlalu sibuk dengan misi besar RI-AS namun sempat-sempatnya meng-update twitter accountnya menyangkut 4 staf RTnya yang kabur.
Apakah dia kurang pandai, kurang pengalaman, kurang sigap atau apa yah? Setahu saya ybs berpendidikan jauh lebih tinggi dari sebagian besar pejabat RI di Indonesia, termasuk RI-1 sendiri. Atau dia sebenarnya lebih handal sebagai selebritis daripada pejabat tinggi yang efektif? Tau ah, gelap! Masa bodo ah!
Jimi Hendrix Experience
|
|
| Nanny yg Baik |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
|
Added: April 26, 2011. 05:54 AM GMT
|
|
| Isu mana yang mau diangkat? |
|
Setuju dengan 'diplomat jujur'. Penjelasannya cukup kuat untuk ditanggapi.
Namun kalau dirunut sebetulnya justru KBRIwatch yang melempar tuduhan dan kecurigaan atas kekayaan DJP yang menurut mereka muskil sanggup membayari para PRT. Padahal mereka awalnya ingin menanyakan perihal kaburnya 4 PRT tersebut, bukan?
Alih-alih mendapatkan jawaban, KBRIwatch malah memuat pres rilis yang menyudutkan KBRI dengan tuduhan serius:jangan-jangan duit buat bayari PRT hasil korupsi. arahnya kesana to?
Maka tak heran KBRI juga mensinyalir ada konflik kepentingan dalam pemuatan rilis tersebut.
Saya juga yakin 100persen pernyataan KBRI tentang status para penggagas KBRIwatch kebanyakan ilegal adalah benar. Sebab mereka punya data-datanya to? Tidak mungkin mereka asal menuduh. termasuk kemungkinan bahwa bung IR kecewa lantaran gagal jadi organizer sebuah acara kebudayaan KBRI. Ingat semua ada datanya.
Makanya saya bilang diawal, andai saja KBRiwatch punya bukti kuat bahwa DJP atau staf KBRI lainnya, membayari gaji PRT dengan penghasilan tak wajar. Barulah cantik manuvernya. Lha wong ini gak punya data kok berkoar-koar.
Lagipula tidak ada dalam UU bahwa KBRI harus menjawab pertanyaan masyarakat tentang seberapa kaya mereka. Sebab semuanya sudah dilaporkan melalui LPHKN.
just my two cents
'KBRIwatch' watchdog |
|
| 'KBRIWatch' Watchdog |
|
| Alert a moderator |
|
|
|
|
|
|
|
