AMERIKA / IMIGRASI
Latar Usulan Anggota Kongres AS
Daniel Zora Nugraha
Published 12/16/2011
- 1:34 a.m. GMT
| Rate This Article: | ||
|
AS sangat ketat soal imigrasi setelah 9/11
Dua anggota Kongres AS siapkan RUU Perlindungan Keluarga Pengungsi Indonesia. Produk hukum tersebut dibuat menyusul aksi penolakan 72 WNI yang akan dideportasi paksa dari New Jersey, Amerika Serikat. Mereka kedapatan melampaui ijin masa tinggal mereka.
RUU itu akan memungkinkan puluhan warga Indonesia yang menetap di negara itu bisa mendapat waktu selama dua tahun untuk mengajukan kembali permohonan mendapat suaka politik di AS. Warga Indonesia ini, lari ke AS antara 1997-2002 dan menyatakan bila deportasi dilakukan akan mengancam nyawa mereka terkait keyakinan agama yang mereka anut di Indonesia, tulis kantor berita AFP.
Pendeta Seth Kaper-Dale Gereja Reformed di Highland Park, seperti dilansir New York Times, meminta para imigran untuk diberikan waktu lebih untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan melalui pengadilan atau hukum AS imigrasi.
"UU ini... Akan membuka kembali kesempatan bagi warga Indonesia ini untuk menjadi pengungsi dan minta suaka politik di AS," kata anggota Kongres dari kubu Demokrat Carolyn Maloney, yang mengajukan RUU itu bersama koleganya sesama anggota kongres, Frank Pallone Jr. RUU itu diberi nama Perlindungan Keluarga Pengungsi Indonesia dan dibuat dengan tujuan agar para WNI ini tidak menjadi korban deportasi paksa imigrasi AS.
Kelompok imigran, sebagian besar terdiri dari masyarakat Indonesia yang melarikan diri ketidakstabilan ekonomi dan perbedaan agama di Indonesia pada akhir 1990-an. Mereka berimigrasi ke Amerika Serikat dengan visa turis dan kemudian memperoleh kartu Jaminan Sosial yang memungkinkan mereka untuk bekerja di sana. Namun kemudian melewatkan kesempatan mengajukan suaka setelah setahun masa tinggal di AS.
Sumber lain menyebut para WNI ini tinggal di AS dan menjalani hidup dengan normal, termasuk bekerja, membayar pajak dan memiliki nomor jaminan sosial. Beberapa bahkan mempunyai anak-anak yang lahir di AS.
Tahun 2006 otoritas imigrasi AS mulai mendeportasi warga Indonesia. Kini sebagian besar dari para pengungsi telah menerima surat peringatan deportasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS beberapa bulan lalu atau telah diperintahkan untuk melapor ke kantor imigrasi setempat. Mereka bertambah khawatir karena petugas bahkan disebut-sebut telah membawa tiket sekali jalan ke Indonesia.
Kementrian Luar Negeri Indonesia Klarifikasi
Juru bicara Kemlu Indonesia, Michael T menyatakan, RUU
yang tengah disusun Parlemen AS saat ini hanya menyangkut keimigrasian
penduduk asing. ”Ini sebenarnya masalah keimigrasian. Jadi RUU
itu untuk memberikan kesempatan warga asing seperti yang berasal dari
Indonesia yang hendak dideportasi untuk bisa mengurus izin tinggalnya
lagi,” ujar Michael kepada wartawan.
Peraturan itu jelas Michael sama halnya dengan aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dimana seorang warga asing harus mematuhi seluruh ketentuan keimigrasian apabila tidak ingin dideportasi. Namun dalam kaitanya dengan RUU yang tengah digodok Parlemen AS, Michael menduga ada sebagian warga Tanah Air di negara itu yang berdalih mengalami penindasan atas nama agama ketika berada di Indonesia.
Michael tak menampik adanya konflik kekerasan bernuansa agama di Tanah Air. Namun tegasnya,konflik itu tak terjadi secara sistematis dan mengakibatkan penindasan terhadap suatu kelompok. Pemerintah bersama elemen masyarakat juga terus berupaya agar konflik bernuansa agama tak terulang.
”Adanya warga Tanah Air yang ingin tinggal di AS itu hak masing-masing. Tapi kalau mereka gunakan alasan ada penindasan maka tidak tepat,” katanya.
Peraturan itu jelas Michael sama halnya dengan aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Dimana seorang warga asing harus mematuhi seluruh ketentuan keimigrasian apabila tidak ingin dideportasi. Namun dalam kaitanya dengan RUU yang tengah digodok Parlemen AS, Michael menduga ada sebagian warga Tanah Air di negara itu yang berdalih mengalami penindasan atas nama agama ketika berada di Indonesia.
Michael tak menampik adanya konflik kekerasan bernuansa agama di Tanah Air. Namun tegasnya,konflik itu tak terjadi secara sistematis dan mengakibatkan penindasan terhadap suatu kelompok. Pemerintah bersama elemen masyarakat juga terus berupaya agar konflik bernuansa agama tak terulang.
”Adanya warga Tanah Air yang ingin tinggal di AS itu hak masing-masing. Tapi kalau mereka gunakan alasan ada penindasan maka tidak tepat,” katanya.
Untuk share artikel ini klik www.KabariNews.com/?37650
Untuk melihat artikel imigrasi Amerika lainnya, Klik di sini
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
______________________________________________________
Supported by :
| Related Articles |
| Dubes RI Sesalkan Aksi 72 WNI Jelekan Bangsa Sendiri |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Copyright 2007 Majalah Kabari - Majalah Indonesia, Berita Amerika, Imigrasi Amerika, Bisnis, Resep, Real Estate. All Right Reserved.
V422
