Akhirnya sebagai langkah awal pembenahan, Polri dan TNI pun dipisah secara kelembagaan.

Sementara dalam Grand Strategy Polri 2005-2025 tertuang jelas tiga poin penting yang menjadi sasaran Polri. Yakni, reformasi internal menuju institusi yang profesional dan bersih, meningkatkan kinerja penegakan hukum, kemudian membangun kepercayaan masyarakat (public trust).

Polri jelas telah memperhitungkan semuanya secara terukur, oleh karenanya membangun kepercayaan publik menjadi sebuah persoalan utama selain semua persoalan yang juga harus diselesaikan secara beriringan.

Namun diakui, membangun kepercayaan publik tidak semudah membalik telapak tangan. Apalagi sejak kasus Cicak vs Buaya meruyak disusul kasus pajak Gayus, institusi Polri kembali menjadi sorotan.

Dalam berbagai persoalan, sebagai institusi, Polri memang memegang tanggung jawab yang kompleks. Sebab institusi inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala persoalannya.

Tak heran posisi Polri sebagai penegak hukum di satu sisi dan pelindung masyarakat di sisi lain, kerap tak sejalan secara beriringan. Bukan rahasia lagi kalau polisi lebih sering diam ketika menghadapi situasi di mana kelompok mayoritas tertentu menyerang kelompok minoritas.

Seperti yang terjadi ketika sebuah organisasi massa menyerang anggota AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) yang sedang melakukan aksi damai di Monas, Jakarta, tahun 2008.
Organisasi yang sama juga melakukan hal serupa pada sebuah acara yang dilakukan oleh kelompok LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) di Depok, Jawa Barat, pada awal Mei lalu.

Monica Tanuhandaru dalam satu acara diskusi di San Francisco dengan kawan-kawannya melihat bahwa polisi masih sulit memisahkan tugas yang diemban dengan keyakinan diri sendiri. Sehingga kerap terjadi keragu-raguan dalam diri masing-masing personelnya.

Kesejahteraan untuk anggota Polri juga menjadi sorotan. Beberapa kalangan percaya, minimnya gaji seorang anggota Polri memberi pengaruh pada profesionalitas anggota polri sendiri. Sehingga banyak oknum polisi yang bekerja sambilan menjadi bodyguard/pengawal para pengusaha, atau menjadi ‘preman berseragam’ demi menghidupi keluarganya.

Dari segi anggaran sendiri, alokasi anggaran untuk Polri tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari tahun anggaran 2009. Anggaran itu meningkat dari Rp 24,8 triliun menjadi Rp 27 triliun.

Alokasi tersebut dibagi menjadi tiga jenis belanja. Yakni belanja pegawai sebesar Rp 17.7 triliun, belanja barang sebesar Rp 5,8 triliun dan belanja modal sebesar Rp 3.7 triliun.

Untuk operasional Kepolisian Resor (Polres atau setingkat Kotamadya/ Kabupaten) rata-rata setiap Polres di seluruh Indonesia dianggarkan sebesar Rp 3,4 miliar per tahun. Anggaran itu masih harus dibagi lagi untuk Polsek-Polsek (setingkat Kecamatan) di bawah Polres.

Polri juga menjalin kerjasama dengan Nederlands Police Academy (NPA), Apeldoorn, Holland, untuk perluasan wawasan, pelatihan dan studi banding bagi para perwiranya.

Dengan semua perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan Polri secara bertahap akan menjadi institusi yang lebih profesional sesuai dengan tugas-tugasnya, menjadi penegak hukum dan pengayom masyarakat yang dipercaya oleh warga negaranya.

Simak jalannya diskusi..

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/?34940

Untuk melihat Berita Amerika / Amerika / Exclusive lainnya, Klik disini

Klik disini untuk Forum Tanya Jawab

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported by :