Tiga dekade setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa pelanggaran imigrasi yang tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak anak-anak mengakses pendidikan di sekolah umum, ternyata masih ada beberapa sekolah di Negara Bagian New York masih melakukan hal tersebut.

The New York Times melaporkan, bahwa satu dari lima sekolah umum di New York secara rutin masih mensyaratkan dokumen imigrasi resmi atau menanyakannya langsung kepada orangtua yang tentu saja hanya dimiliki jika si orangtua penduduk legal Amerika, saat mendaftarkan sekolah.

Meski belum menemukan anak-anak yang ditolak karena karena tidak memiliki dokumen imigrasi, organisasi hak-hak sipil New York, The New York Civil Liberties Union, mengatakan indikasi diskriminasi terhadap anak-anak imigran yang ingin sekolah, bukan cuma isu tapi nyata-nyata ada.

Selama berbulan-bulan, organisasi tersebut telah mendorong Departemen Pendidikan Nasional Amerika Serikat untuk menghentikan praktek-praktek seperti meminta nomor Social Security, atau menuntut noncitizenmenunjukkan kartu "orang asing," dengan peringatan bahwa "jika kartu berakhir, maka tidak akan diterima". Bagi mereka, ini merupakan “diskriminasi yang terang-terangan”.

Namun Departemen Pendidikan belum melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini secara langsung. Sementara beberapa negara lain termasuk Maryland, Nebraska, dan New Jersey telah mengambil langkah-langkah dalam beberapa tahun terakhir untuk menghentikan praktek serupa.

"Ini adalah tanggung jawab masing-masing sekolah untuk memastikan bahwa mematuhi semua undang-undang dan keputusan tentang pendaftaran sekolah," kata Jonathan Burman, juru bicara Departemen Pendidikan Nasional, melalui surat elektronik.

"Menurut hukum pendidikan New York, siapa saja yang dirugikan oleh tindakan atau keputusan sekolah yang diduga melanggar hukum dapat mengajukan keberatan kepada Komisaris." tulis Burman.

Udi Ofer, direktur advokasi untuk Serikat Kebebasan Sipil, mengatakan kelompoknya heran dengan keengganan Departemen untuk memantau sekolah. Bagi Ofer, tindakan pejabat ini "lebih bahaya" daripada tindakan si sekolah sendiri. Ofer tak dapat membayangkan bagaimana jadinya jika ini dibiarkan.

“Karena kita sedang berhadapan dengan sebuah komunitas tak tercatat yang takut keluar dari bayang-bayang," katanya.

Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/?35221

Untuk melihat artikel Amerika / Education lainnya, Klik disini

Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini

______________________________________________________

Supported by :