KabariNews – Tampuk pemerintahan telah berganti, namun kebakaran hutan masih saja terjadi. Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan aksi blusukannya, harus memprioritaskan blusukannya ke lokasi kebakaran gambut dan hutan. Hal ini dikarenakan kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia sudah terjadi selama 17 tahun terus menerus dan tak kunjung terselesaikan secara tuntas kendati telah beberapa kali berganti presiden.
Seperti dikutip dari siaran pers Walhi, Rabu, (29/10), Longgena Ginting (Kepala Greenpeace Indonesia) mengatakan Indonesia adalah salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia sumber masalah perubahan iklim, dimana sebagian besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Bencana ekologis ini telah menjadi peristiwa yang terus-menerus terjadi selama 17 tahun, karena itu penganggulangan kebakaran hutan dan gambut seharusnya menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama bagi pemerintah Joko Widodo dan Kabinet Kerja.
Gaya blusukan presiden Jokowi diyakini mampu memotret kondisi nyata kerusakan dan dampak kebakaran yang terjadi di lahan dan hutan gambut. Blusukan Presiden Jokowi ke lahan dan hutan gambut berlangganan terbakar, akan memberi harapan baru negeri terbebas asap, dan sekaligus menentukan arah kebijakan baru pengelolaan lahan dan hutan gambut tersisa yang lebih mengedapankan manfaat jasa-jasa lingkungan seperti penyimpan air, karbon, keanekargaman hayati, dan gudang karbon yang sangat besar.
Lahan gambut yang terlanjur dimanfaatkan harus lebih ditingkatkan pengelolaan airnya. Penertiban dan pengaturan kanal-kanal yang telah digunakan untuk mengeringkan gambut menjadi salah satu skenario penting menuju Indonesia hebat dalam mengelola salah satu sumberdaya alam penting di negeri ini. Bangsa ini perlu tokoh sentral seperti halnya di dunia memilki Al Gore yang telah mengingatkan pentingngya bangsa-bangsa didunia akan bahaya terjadinya perubahan iklim. Di Indonesia, momentum itu ada di Presiden Jokowi untuk Blusukan di lokasi lahan dan hutan gambut terbakar” kata Dr. Haris Gunawan (Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau)
Sementara itu Abetnego Tarigan menambahkan, pendekatan pemerintah sebelumnya tidak menunjukkan kemajuan signifikan dalam penuntasan masalah kebakaran hutan dan lahan karena tidak menyelesaikan problem mendasar tata kelola hutan dan perkebunan secara menyeluruh. Kebakaran hutan dan bencana asap tidak bisa diselesaikan jika pemerintah hanya berposisi sebagai “pemadam kebakaran”, namun harus lebih serius dalam upaya pencegahan.
“Karena itu pemerintah harus segera mereview berbagai regulasi dan kebijakan yang masih bersikap permisif atas tindakan pembakaran hutan, dan menguatkan regulasi perbaikan tata kelola hutan dan perlindungan lahan gambut di Indonesia,” kata Abetnego.
Menurut Wimar Witoelar, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014 – 2019 diharapkan menjadi awal babak baru penyelamatan lingkungan hidup Indonesia“Kami berharap Jokowi juga mau bersama-sama kami ikut blusukan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan gambut dan kemudian mengambil langkah-langkah strategis dalam menuntaskan bencana ekologis tersebut,” kata Wimar. (1009)
Untuk share artikel ini, Klik www.KabariNews.com/?72184
Mohon beri nilai dan komentar di bawah artikel ini
__________________________________________________
Supported by :
