KabariNews – Indonesia patut berbangga, bahwa proses pemilu telah usai dan semakin menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Proses tersebut sudah melahirkan hasil, Indonesia memiliki Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Tugas Presiden dan Wapres terpilih saat ini adalah menyusun anggota kabinet guna merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan dalam kampanye-kampanye selama proses Pemilu. Presiden dan Wakil Presiden penting untuk mempunyai filter dalam memilih para menterinya, agar revolusi mental tercermin dalam susunan kabinet tersebut.

Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rilis pers-nya, Jumat, (24/10), mendorong Jokowi-JK untuk menggunakan pakta integritas berperspektif HAM dan gender sebagai salah satu barometer penting, bukan hanya terbatas pada integritas bebas korupsi dan profesionalisme.

Sejarah Indonesia diliputi oleh berbagai kemelut berkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM. Hal ini merupakan tragedi. Untuk mencegah: (1) Tragedi pelanggaran HAM dan (2) Impunitas bagi pelanggar HAM, maka para menteri yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden  harus dipastikan Warga Negara Indonesia terbaik dan diseleksi berbasis pada pakta integritas HAM dan gender yang berisi antara lain; (1). Tidak terlibat dan tidak terindikasi dalam pelanggaran HAM; (2). Tidak terlibat dalam organisasi atau kegiatan yang melakukan kekerasan; (3). Bukan pelaku kekerasan baik publik dan domestik/ KDRT (termasuk tidak berpoligami); (4). Punya visi, komitmen dan prioritas pada isu HAM dan gender dalam kebijakan yang akan dipimpinnya; (5). Memastikan setidaknya 30 persen dalam kabinet adalah perempuan.

Untuk itu, di tengah proses pemilihan anggota kabinet, Komnas Perempuan menyerukan kepada Presiden dan Wakil Presiden: Untuk menyusun kabinet dengan mengedepankan kepentingan bangsa, tegas, independen dan mempertimbangkan rekam jejak, visi, profesionalisme, dan komitmen HAM dan gender dalam pemilihan cabinet, Menjadikan pakta integritas HAM dan gender sebagai dasar acuan dalam proses seleksi. Dan memilih para menteri dari Warga Negara Indonesia terbaik yang benar-benar tidak punya jejak terlibat atau terindikasi dalam pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan. (1009)

Untuk Share Artikel ini , Klik www.KabariNews.com/?72072

Mohon beri Komentar di Bawah Artikel ini. Terima kasih

______________________________________________________

Supported by :

 jason_yau_lie

 

 

 

 

Kabaristore150x100-2